Bersama Dakwah |
- Rusia Siap Akui Palestina Merdeka
- Demokrat Bisa Belajar dari PKS
- Mesir Buka Perbatasan Rafah Selamanya, Palestina Sambut Gembira
- Interupsi Pidato Netanyahu, Perempuan Yahudi Dikeroyok Aktivis AIPAC
- Takut Ikhwanul Muslimin, Politikus AS Tolak Bantuan untuk Mesir
- Tekanan Makin Kuat, Akankah Hamas Mengakui Israel?
- Mossad Berencana Membunuh Syaikh Qardhawi dan Elbaradai
| Rusia Siap Akui Palestina Merdeka Posted: 25 May 2011 09:18 PM PDT  Pidato Obama yang akan menggagalkan setiap upaya PBB menciptakan Palestina merdeka, Ahad (22/5), tidak menghentikan langkah Hamas dan Fatah. Baru-baru ini perwakilan dua fraksi terbesar di Palestina itu bertemu pemerintah Rusia di Moskow. Dalam pertemuan itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov berjanji mengakui Negara Palestina Merdeka berdasarkan batas-batas yang di tetapkan di tahun 1967. "Setiap Negara membutuhkan persatuan, begitu juga dengan rakyat Palestina… yang berjuang untuk membentuk Negara Palestina merdeka berdasarkan resolusi PBB, empat mediator internasional (PBB, Uni Eropa, Rusia dan AS) dan inisiatif perdamaian Arab," ujar Lavrov. Menteri Luar Negeri Rusia itu juga menyebut persetujuan rekonsiliasi Hamas-Fatah sebagai hal bersejarah dan meminta fraksi-fraksi di Palestina untuk memahami tiap detail dari pakta persatuan dan memahami setiap dasar-dasarnya agar bisa mengimplementasikannya, demikian dikutip koreponden Press TV. Rekonsiliasi Palestina ditandatangani faksi-faksi di Palestina awal Mei di Kairo. Rekonsiliasi itu menjadi fase baru sejarah Palestina setelah empat tahun mengalami pertikaian khususnya antara pemerintahan Hamas di Gaza dan pemerintahan Fatah di Tepi Barat. [AN/bsb]  |
| Demokrat Bisa Belajar dari PKS Posted: 25 May 2011 09:17 PM PDT  Partai Demokrat bisa belajar dari PKS dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi yang kini menjerat kadernya. Berbeda dengan PKS yang bertindak rapi, cepat dan sigap, justru Partai Demokrat babak belur karena tidak cepat bertindak dan mencoreng citranya. Publik belum lupa bahwa Arifinto, anggota Fraksi PKS yang tertangkap kamera wartawan Media Indonesia, Mohamad Irfan, ketika sedang menonton video mesum dalam sidang paripurna DPR, akhirnya didesak mundur DPP PKS dalam waktu yang cepat. "Arifinto sudah selesai, sudah mundur," kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di gedung DPR, Jakarta, Senin 9 Mei 2011, sebagai langkah cepat mengatasi kasusnya. Arifinto telah mengajukan surat pengunduran diri dan Fraksi PKS sudah menindaklanjuti pengunduran diri itu. Dewan Pimpinan Pusat PKS sudah melakukan proses Pergantian Antar-Waktu (PAW). PKS tak mau kehilangan muka, dan cepat tanggap memberhentikan kadernya di DPR yang berbuat tidak senonoh dan mencoreng partai Islam itu. Isu pun berlalu. Tapi, bagaimana dengan partai Demokrat yang dililit kasus Mohamad Nazaruddin dalam dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang? Kasus Arifinto sejatinya tidak lebih berat dari Nazaruddin, yang mengidap masalah berlapis-lapis. Dibandingkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang relatif cepat dan responsif dalam menyelesaikan kasus Arifinto dan laporan Yusuf Supendi mengenai adanya korupsi di kalangan elite partainya, nampaknya Demokrat kedodoran dalam menangani kasus suap Sesmenpora yang diduga melibatkan Nazaruddin. Pimpinan PKS nampak lebih sigap dan rapi dalam menuntaskan kasus internal yang bisa mencoreng partai, sementara pimpinan Partai Demokrat yakni Anas Urbaningrum masih membeli waktu, menunggu sinyal dari SBY, sang ketua Dewan Pembina. Sungguh berat, berbagai kasus disebut-sebut melibatkan M Nazaruddin, Bendahara Umum Partai Demokrat, dan hal itu menjadi beban berat Anas Urbaningrum selaku ketua umum partai tersebut. Kasus Nazaruddin mencoreng dan menyandera Anas dalam memimpin Demokrat ke depan. Sejauh ini, Anas menyatakan tidak happy, namun belum bertindak tegas mengatasinya. Padahal sederet isu menyasar Nazaruddin mulai suap Sekretaris Kementrian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), tuduhan pemberian uang ke Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK) sebesar US$120 ribu pada 2010 hingga tudingan Nazaruddin pernah ditahan Polda Metro Jaya karena diduga terlibat dalam pemalsuan dokumen perusahaan miliknya, PT Anugerah Nusantara. Dalam menuntaskan kasus Nazaruddin ini, sikap Anas sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat terlihat tidak tegas dan malah menyerahkan persoalan itu ke atas (ke SBY) selaku Ketua Dewan Pembina DPP Partai Demokrat. Padahal untuk urusan yang berpotensi mencoreng partai biru itu, mustinya Anas yang harus memutuskan, tak perlu SBY. Akibatnya, kini Demokrat menjadi bulan-bulanan media dan publik, yang berpotensi besar merusak reputasi dan kredibilitasnya. Anas dan koleganya harus menyadari bahwa kini publik dengan sinis melihat setiap retorika antikorupsi dan pembaruan yang digaungkan politisi Demokrat baik pejabat maupun elit politiknya. Publik menilainya dengan skeptisme dan ragu. Publik melihat, pada diri sebagian besar kaum elit politik Demokrat dan pejabatnya yang duduk diparlemen maupun pemerintahan, terkesan tidak satu antara kata dan perbuatan. Kasus Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin juga mengingatkan kembali publik kepada mantan anggota Komisi VIII DPR Aziddin. Publik tak lupa bahwa Aziddin, anggota Fraksi Partai Demokrat periode 2004-2006 dipecat dari keanggotaan partai dan anggota DPR karena terlibat kasus calo pemondokan dan katering haji pada 2006. Deklarator Partai Demokrat itu menyalahgunakan surat rekomendasi fraksi dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota pemantau haji. Akankah Nazaruddin mengalami nasib seperi Aziddin? "Belajar dari PKS, jika Demokrat konsisten dengan komitmennya membasmi KKN, maka selayaknya Nazaruddin diperlakukan sama dengan Aziddin sehingga kader Demokrat lainnya menjadi berfikir berulang-ulang jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai etika politik dan hukum," kata pengamat hukum Tisnaya Kartakusuma, jebolan FHUI dan Sorbonne. [mdr, inilah.com]  |
| Mesir Buka Perbatasan Rafah Selamanya, Palestina Sambut Gembira Posted: 25 May 2011 07:03 PM PDT  Revolusi Mesir membuahkan perubahan fundamental bagi negeri piramida itu, khususnya terkait kebijakan pemerintah terhadap Israel dan Palestina. Satu lagi kabar gembira datang dari negara yang dihuni oleh sekitar 70 juta muslim itu. Pemerintah memutuskan membuka secara permanen perbatasan Rafah mulai Sabtu (28/5). Kebijakan pemerintah baru Mesir itu sekaligus menandai babak baru kontribusi Mesir terhadap rakyat Palestina. Sebelumnya Mesir menjadi "kaki tangan" Israel dan ikut melakukan terhadap blokade Jalur Gaza yang sudah berlangsung selama empat tahun. Selain dibuka secara permanen, gerbang itu juga akan diperbaiki untuk memudahkan lalu lintas warga baik dari Palestina maupun Mesir. Kepala Biro Informasi pemerintah Palestina Hasan Abu Hasyisy mengatakan dalam konferensi pers Rabu sore (25/5) bahwa di antara perbaikan paling menonjol adalah perlintasan akan difungsikan selama 6 hari sepekan setelah sebelumnya hanya 5 hari sepekan. Artinya, libur hanya untuk hari Jumat saja dan akan bekerja setiap hari dari jam 09.00 pagi hingga jam 17.00. Ia menambahkan, perlintasan akan menerima pelajar, pemilik visa, rujukan, wanita, anak-anak di bawah 18 tahun, dan laki-laki di atas 40 tahun tanpa perlu ada koordinasi terlebih dulu dengan kedubes Mesir. Rakyat Palestina dan Mesir menyambut gembira berita ini. Bagi warga Palestina, dibukanya perbatasan secara permanen berarti memudahkan mereka mendapatkan kebutuhan primer dan juga komunikasi dengan dunia luar. Sementara bagi rakyat mesir, pembukaan perbatasan ini menjadikan mereka turut membantu saudara-saudaranya baik dari kalangan muslim maupun non muslim. "Orang-orang dari Gaza dan Mesir telah menunggu berita ini selama beberapa minggu terakhir," lapor Nicole Johnston dari Gaza untuk Al Jazeera. [AN/bsb]  |
| Interupsi Pidato Netanyahu, Perempuan Yahudi Dikeroyok Aktivis AIPAC Posted: 25 May 2011 02:39 AM PDT  Rae Abileah, perempuan Yahudi keturunan Israel, mengaku dipukuli oleh sejumlah aktivis AIPAC setelah ia melakukan interupsi saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang berpidato di Kongres AS pada Selasa (24/5). "Saya berteriak 'hentikan penjajahan' dan tiba-tiba mereka (aktivis AIPAC) berlompatan ke arah saya," kata Abileah, yang juga anggota Code Pink, sebuah organisasi anti-perang di AS. Ia mengklaim pernah melakukan hal yang sama saat Netanyahu berpidato di Jewish Federations General Assembly di New Orleans, bulan November 2010. "Kami, generasi muda Yahudi yang tidak mau hanya diam dan duduk, dan membiarkan perdana menteri yang melakukan kejahatan kemanusiaan, berbicara. Dia (Netanyahu) baru boleh bicara di Pengadilan Kriminal Internasional di Hague," tukas Abileah. Perempuan berusia 28 tahun itu bisa menyelinap masuk ke gedung Kongres saat Netanyahu berpidato, setelah ia berhasil mendapatkan kartu tanda masuk dari seorang temannya. "Ketika Netanyahu mulai bicara soal Israel dan demokrasi, saya langsung berdiri dan mengecam operasi-operasi yang dilakukannya, yang bertentangan dengan demokrasi," tukas Abileah. "Hentikan penjajahan, hentikan kejahatan perang Israel, berikan hak-hak yang sama pada rakyat Palestina," teriak Abileah di tengah pidato Netanyahu. Tapi Netanyahu malah mengambil kesempatan, dengan mengatakan bahwa kejadian itu cerminan dari demokrasi dan kebebasan berbicara. "Anda tidak bisa melakukan protes seperti ini di Teheran. Inilah demokrasi yang sebenarnya," kata Netanyahu menyindir negara Iran. Namun Abileah mengatakan bahwa sejumlah aktivis AIPAC menyerangnya setelah ia menginterupsi pidato Netanyahu. "Mereka menyerang saya, dan saya jatuh ke lantai. Mereka mencekik dan memukul saya. Lalu saya diseret oleh polisi, dan ditangkap," ujar Abileah, yang pernah ke Gaza setahun yang lalu dan menyaksikan kehancuran yang disebabkan oleh Operasi "Cast Lead", operasi brutal militer Israel ke Gaza tahun 2008-2009. Ia mengalami luka di bagian leher dan punggungnya akibat penyerangan itu, sehingga harus dibawa ke rumah sakit sebelum akhirnya ditahan polisi. Abileah menyatakan, ia memilih untuk memfokuskan aksi protesnya terhadap AIPAC--kelompok lobi Yahudi pro-Israel--di AS, karena kelompok lobi ini selalu membungkam setiap opini yang menentang Israel. Ia juga mengatakan, harus dilakukan tekanan finansial terhadap Israel, dan para pemimpinnya harus diseret ke pengadilan. [sumber: eramuslim.com]  |
| Takut Ikhwanul Muslimin, Politikus AS Tolak Bantuan untuk Mesir Posted: 24 May 2011 11:42 PM PDT  Sejumlah politikus AS menyatakan penolakan mereka terhadap rencana bantuan finansial yang dijanjikan Obama terhadap Mesir baru-baru ini, jika kelak Al Ikhwan Al Muslimun ikut serta dalam pemerintahan, sebagaimana dilansir oleh situs berita lokal Mesir Al Yaum As Sabi' (25/5) Merujuk majalah America Foreign Policy, Kay Granger, selaku ketua Appropriations Committee on U.S. Foreign Aid, salah satu badan yang berkosentrasi dalam urusan bantuan luar negeri dalam Kongres AS, menyatakan di depan anggota konferensi AIPAC bahwa ia menolak rancana janji Obama kepada Mesir berkenaan dengan bantuan finansial, ketika Al Ikhwan memungkinkan untuk ikut serta dalam pemerintahan kelak. Dalam menanggapi pertanyaan berkenaan dengan dukungan terhadap Obama, yang berjanji memberikan bantuan kepada Mesir, sedangkan pengaruh Al Ikhwan saat ini semakin kuat dan memungkinkan jama'ah ini menjadi bagian dari pemerintahan, maka wanita ini menjawab bahwa ia tidak setuju terhadap rencana itu. Maka bertepuktanganlah para peserta konferensi. Kay Granger menyatakan,"Siapa pemerintahan baru di Mesir. saya tidak tahu, dan ini merupakan permasalahan, karena yang terjadi adalah revolusi rakyat, di sana tidak ada organisasi, kita tidak mengetahui adanya partai-partai dan kita tidak tahu apa yang diperlukan untuk memenangkan pemilu. Tapi Al Ikhwan Al Muslimun menyadari bahwa mereka ada sejak lama, kemudian mereka memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari pemerintah." Ia memandang bahwa politik Amerika harus waspada dalam memberikan bantuan kepada pemerintahan yang tidak diketahui siapa mereka. Sedangkan Nita Lowey, anggota Kongres dari Demokrat juga menyatakan dalam kesempatan yang sama bahwa ia tidak menyetujui jika itu merupakan bantuan baru,"Kami tidak mendukung perbuatan ini terhadap pemerintah Mesir. Kita telah membantu mereka milyaran dolar dalam bentuk bantuan militer, dan akan kita lihat juga hal itu." [Hidayatullah]  |
| Tekanan Makin Kuat, Akankah Hamas Mengakui Israel? Posted: 24 May 2011 11:41 PM PDT  Saat ini berbagai pihak terus menekan Hamas agar mengakui Israel sebagai syarat menerima kesepakatan rekonsiliasi Palestina dan keterlibatannya dalam pemerintah persatuan Palestina yang akan dibentuk yang akan melibatkan dua kekuatan terbesar Palestina Hamas dan Fatah. Presiden Amerika Obama mendukung sikap Israel menolak rekonsilasi nasional Palestina yang disampaikan di pidato tahuan lobi yahudi AIPAC. "Tidak masuk akal Israel berunding dengan Hamas yang menolak mengakui eksistensi penjajah ini." Tukas Obama. Presiden Turki Abdullah Goul mengulang lagu yang sama ketika dalam wawancaranya dengan harian Wall Street Journal Amerika edisi kemarin. Ia sepakat penuh dengan presiden Obama bahwa Israel tidak bisa berunding dengan pihak yang tidak mengakui haknya untuk eksistensi. Dan untuk pertama kalinya ia menyampaikan kepada Khalid Misyal saat berkunjung ke Ankara 2006 bahwa Hamas harus "logis" soal pengakuan eksistensi Israel. Ini adalah tekanan sistematis mendorong Hamas akan melepaskan diri dari poin terpenting dalam piagamnya yakni "menolak mengakui Israel" dengan alasan mendorong perdamaian menyelesaikan solusi dua negara ke depan. Kita belum tahu sikap Hamas terhadap tekanan ini dan seberapa kemampuannya menghadapinya. Jika dinilai dari lahirnya, gerakan ini menolak semua platformnya. Semua pernyataan pejabat Hamas menolak mengakui Israel dan penjajahan Palestina dan tempat sucinya. Namun pada saat yang sama, mereka menawarkan gencatan senjata sepanjang 30 tahun jika berdiri negara Palestina merdeka di perbatasan jajahan tahun 1967 dan kembalinya pengungsi Palestina. Inilah realistis dan logisme paling tinggi dari Hamas. PLO pernah mengalami tekanan yang sama yang akhirnya mengakui kesepakatan Oslo dan mengakui negara Israel, membuang 'tindakan terorisme' dan perjuangan bersenjata, serta mengadopsi solusi dua negara dan perundingan damai sebagai jalan satu-satunya menuju negara Palestina merdeka. Namun pengalaman PLO berujung kepada kegagalan. 18 tahun setelah perundingan ditempuh PLO, negara Palestina masih jauh panggang dari api. Lebih berbahaya lagi, infiltrasi pemukiman yahudi di Tepi Barat tidak lagi menyisakan lahan untuk mendirikan negara Palestina. Saat elit PLO menandatangani kesepakatan Oslo di taman Gedung Putih Amerika September 1993, jumlah warga pemukim yahudi di Tepi Barat hanya 140 ribu orang. Kini jumlah mereka di Tepi Barat dan Al-Quds mendekati setengah juta warga penjajah. Yang menyakitkan, saat tekanan terhadap Hamas semakin membesar dari banyak pihak agar mengakui Israel baik dari Amerika dan negara Eropa sebagai syarat ikut dalam perundingan politik, kita menemukan Barack Obama mundur dari sikap menentang permukiman yahudi. Bahkan ia mundur dari alenia paling penting dalam pidato bersejarahnya soal berdirinya negara Palestina di perbatasan Juni 1967 demi menyenangkan lobi yahudi dan meredam kemarahan Netanyahu. Soal pengakuan terhadap Israel adalah titik paling krusial dalam piagam Hamas dan tidak mungkin melanggarnya secara cuma-cuma hanya untuk merespon tekanan Amerika dan untuk sekedar duduk-duduk dengan sebagian pejabat Amerika dan Eropa. Tekanan itu adalah perangkap yang sudah diatur demikian rapi untuk mengosongkan ideologi Hamas dari tulang punggungnya yang karenanya ia dihormati oleh bangsa Palestina dan mendapatkan kemenangan dalam terakhir dalam pemilu legislatif. Ketika Netanyahu menolak perbatasan 4 Juni dengan alasan daruratnya keamanan Israel, dan di Gedung Putih mendapat dukungan, maka respon Palestina dari Hamas dan lainnya adalah daruratnya pengakuan terhadap hak Palestina untuk kembali ke tanah air mereka dan berdirinya negara Palestina merdeka dengan ibukota Al-Quds serta menghilangkan (mengosongkan) semua permukiman yahudi. Itu semua harus diputuskan sebelum masuk perundingan. Jika mereka Israel, Amerika dan Eropa memiliki syarat, Palestina juga memiliki syarat. Jika terus memberikan kosensi gratis karena tekanan sana sini, maka Israel akan semakin meremehkan Palestina dengan alasan keamanan atau lainnya. Semoga Hamas belajar dari PLO yang pernah dihinakan dan terjebak dalam perangkat pengaku, bukan hanya terhadap Israel, tapi juga Israel sebagai negara yahudi. [bsyr, InfoPalestina]  |
| Mossad Berencana Membunuh Syaikh Qardhawi dan Elbaradai Posted: 24 May 2011 09:30 PM PDT  Laporan media menyebutkan bahwa agen rahasia Israel Mossad berencana untuk melaksanakan serangkaian pembunuhan politik untuk simbol-simbol Mesir di antaranya tiga kandidat presiden mesir, Amr Mussa, Muhammad Elbaradai dan Hamdin Sabahi serta beberapa tokoh petinggi Ikhwanul Muslimin termasuk Syaikh Yusuf Qardhawi. Surat kabar "Rose El Yussuf" pada hari Selasa kemarin (24/5) melaporkan bahwa informasi terkait rencana Mossad ini telah ditemukan dalam dokumen dan gambar-gambar rahasia yang berhasil didapatkan dari pembobolan Departemen Pertahanan Israel dan Kantor Perdana Menteri serta Radio Tentara Israel. File dokumen rahasia ini termasuk berisi aksi yang saat ini sedang dilakukan oleh Mossad untuk melakukan pembunuhan di Mesir dan Timur Tengah, juga untuk melakukan serangkaian pembunuhan di Kairo, di mana mereka berencana untuk memasuki Mesir dalam suasana kekacauan dan membunuh tokoh-tokoh senior Ikhwanul Muslimin dan sejumlah tokoh penting lainnya seperti Syaikh Yusuf Qardhawi dan sejumlah hakim Mesir. Para agen Mossad yang akan menjalankan misi pembunuhan ini menurut laporan melakukan pelatihan di Amerika Serikat dan mereka dilatih untuk fasih dalam berbicara Arab Mesir dan menyamar seperti layaknya warga Mesir secara umum. [sumber: eramuslim.com]  |
| You are subscribed to email updates from Bersama Dakwah To stop receiving these emails, you may unsubscribe now. | Email delivery powered by Google |
| Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610 | |
No comments:
Post a Comment
please visit again